lingkungan sosial tidak langsung yang mempengaruhi politik individu adalah

21.5 Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Manusia Kompleksitas faktor yang mempengaruhi perilaku manusia terkait dengan kesehatan. Pada akhir tahun 70-an atau awal tahun 80-an tenaga kesehatan berfokus pada pengetahuan, sikap, dan motivasi individu yang berpengaruh terhadap perilaku manusia. Pemfokusan tersebut tidak Budayaadalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal budaya didefenisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai-nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi-generasi melalui usaha danafiliasi politik, sebagai bagian dalam struktur sosial. Individu termasuk bagian dalam kategori sosial dan pada dasarnya adalah anggota dalam kategori sosial tersebut. Identitas menghubungkan antara individu dengan masyarakat melalui anggota suatu kelompok yang mempengaruhi kepercayaan individu, perilaku, dan pengetahuan dalam hubungan mereka maupunsecara tidak langsung terhadap kegiatan bisnis. Pada modul khas yang termasuk lingkungan khusus adalah pelanggan, pemasok, pesaing lembaga pemerintah, serikat buruh, asosiasi perdagangan dan kelompok penekan di masyarakat politik, teknologi, dan sosial budaya, orang lupa bahwa semua kondisi tersebut hakekatnya divciptakn oleh Lingkunganorganisasi dapat diartikan sebagai kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian lain lingkungan seperti pendapat Robbin dan Coulter (dalam buku Amirulah, 2004) adalah lembaga-lembaga atau kesatuan kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan secara potensial Faire Une Bonne Description Site De Rencontre. Ilustrasi Prilaku dan Partisipasi Politik Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang melakukan kegiatan adalah pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya dibagi dua, yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat. Pemerintah dan masyarakat merupakan kumpulan manusia. Pada dasarnya manusia yang melakukan kegiatan dibagi dua, yakni warga negara yang memiliki fungsi pemerintahan penjabat pemerintahan, dan warga negara biasa yang tidak memiliki fungsi pemerintahan tetapi memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang memiliki fungsi pemerintahan fungsi politik. Namun fungsi pemerintahan maupun fungsi politik biasanya dilaksanakan oleh struktur tersendiri, yaitu suprastruktur politik bagi fungsi-fungsi pemerintahan dan infrastruktur politik bagi fungsi-fungsi politik. Ada dua contoh kajian pendekatan perilaku, yaitu suatu model perilaku politik pada umumnya, dan konsep partisipasi politik. A. Model Perilaku Politik Ada tiga kemungkinan dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik yakni, individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. Dalam kategori individu aktor politik meliputi aktor politik pemimpin, aktivis politik, dan individu warga Negara biasa. Agregasi adalah individu aktor politik secara kolektif kelompok kepentingan, birokrasi, parpol, lembaga-lembaga pemerintahan, dan bangsa, sedangkan tipologi politik kepribadian politik ialah tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, machiavelist, dan demokrat. Kajian terhadap perilaku politik dijelaskan dari sudut psikologik di samping pendekatan structural fungsional dan structural konflik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik yang merupakan kombinasi dari ketiga pendekatan tersebut. Yakni ada empat faktor yang mempengaruhi perilaku politik seorang aktor politik yaitu Lingkungan sosial politik tak langsung sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa.Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor keluarga, agama, sekolah,dan kelompok pergaulan.Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Ada tiga basis fungsional sikap, yaitu kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi dan pertahanan lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu lingkungan sosial politik tak langsung mempengaruhi lingkungan sosial politik langsung yang berupa sosialisasi, internalisasi, dan politisasi. Selain itu, mempengaruhi juga lingkungan social politik langsung berupa situasi. Tidak hanya itu saja, faktor lingkungan sosial politik langsung yang berupa sosialisasi, internalisasi, dan politisasi akan mempengaruhi struktur kepribadian sikap1. 1. Pemimpin Politik Ini merupakan salah satu tipe aktor politik yang memiliki pengaruh dalam proses politik, adalah pemimpin politik dan pemerintahan. Kepemimpinan merupakan bagian dari kekuasaan tapi tidak sebaliknya. Kepemimpinan merupakan suatu hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dan orang yang dipengaruhi, dan juga merupakan kemampuan menggunakan sumber pengaruh secara efektif. Berbeda dengan kekuasaan yang terdiri atas banyak jenis sumber pengaruh, kepemimpinan lebih kepada kemampuan menggunakan persuasi untuk mempengaruhi pengikutnya sedangkan kekuasaan belum tentu menggunakan pengaruh untuk kepentingan bersama antara pemilik kekuasaan dan yang dikuasai. Sebutan politik dalam kepemimpinan politik menunjukkan kepemimpinan berlangsung dalam suprastruktur politik lembaga-lembaga pemerintahan, dan yang berlangsung dalam infrastruktur parpol dan organisasi kemasyarakatan. Kategorisasi kepemimpinan dapat dilakukan atas tiga kriteria, yaitu proses kepemimpinan dan karakter pemimpin, hasil kepemimpinan dan sumber kekuasaan. Tipe kepemimpinan lain dapat pula dikemukakan berdasarkan motif dan keterampilan pemimpin menggunakan kekuasaan, seperti yang di kemukakan oleh Nicco Machiavelli, yaitu pemimpin tipe rubah foxes dan tipe singa lions. Pemimpin tipe rubah ialah pemimpin yang cerdik dan terampil yang menolak penggunaan paksaan dan lebih mengandalkan diri pada manipulasi dan tawar-menawar dalam mencapai tujuan, sedangkan pemimpin tipe singa adalah pemimpin yang memiliki kekuatan dan integritas yang bersedia menggunakan paksaan dalam mengejar tujuan2. Kepemimpinan dibagi dua, yaitu kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformatif. 2. Partisipasi Politik Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Sehingga partisipasi politik itu adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara atau upaya-upaya memengaruhi kebijakan pemerintah3. Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan4. 3. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Gerakan ke Arah Partisipasi Politik Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik yaitu sebagai berikut Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpatisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industralisasi yang cukup matang. Konflik antar kelompok pemimpin politik. Jika timbul konflik antar elite, maka yang dicari dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat. KeterlibaTan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik. B. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Bermacam-macam partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dan berbagai waktu. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk nonkonvensional antara lain petisi, kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas politik, integritas kehidupan politik, dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Perbedaan antara bentuk partisipasi politik konvensional dengan bentuk partisipasi politik nonkonvensional adalah sebagai berikut Budaya politik yang partisipatif adalah budaya politik yang demokratik, dalam hal ini, akan mendukung terbentuknya sebuah system politik yang demokratik dan stabil. Budaya politik yang demokratik ini menyangkut “suatu kumpulan system keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi,”kata Almond dan Verba5. 1. Budaya Politik Partisipan Menurut Bronson dkk dalam bukunya Belajar Civic Education dari Amerika, beberapa karakter publik dan privat sebagai perwujudan budaya partisipan sebagai berikut 2. Konvensional Pemberian suara voting, Diskusi politik, Kegiatan kampanye, Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. 3. Nonkonvensional Pengajuan petisi , berdemontrasi, konfrontasi, mogok,tindak kekerasan politik harta benda perusakan, pemboman, pembakaran, tindakan kekerasan politik terhadap manusia penculikan,pembunuhan,perang gerilya, dan revolusi. Menjadi anggota masyarakat yang independen. Memenuhi tanggung jawab personal kewargaan di bidang ekonomi dan politik. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan setiap dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana. Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional secara sehat. 4. Tipologi Partisipasi Politik Partisipasi dibedakan menjadi partisipasi aktif dan pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usulan mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternative kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sedangkan partisipasi pasif berupa kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Partisipasi politik dapat pula dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yakni individual dan kolektif. C. Model Partisipasi Politik Partisipasi politik di Negara-negara yang menerapkan system politik demokrasi merupakan hak warga Negara tetapi dalam kenyataan persentase warga Negara yang berpartisipasi berbeda dari satu Negara ke Negara yang lain. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah sistem politik. Yang dimaksud dengan dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Sedangkan dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah. 1. Perilaku Memilih Ada lima pendekatan yang digunakan dalam memilih yakni, structural, sosiologis, ekologis, psikologis sosial, dan pilihan rasional. 2. Pendekatan Struktural Melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilu, permasalahan, dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai. 3. Pendekatan Sosiologis Cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. 4. Pendekatan Ekologis Hanya relevan apabi la dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial. 5. Pendekatan Psikologi Sosial Sama dengan penjelasan dalam model perilaku sosial. Konsep ini merujuk pada pemilu berupa identifikasi partai atas partai-partai yang ada atau ketarkaitan emosional pemilih terhadap partai tertentu. 6. Pendekatan Pilihan Rasional Melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi unting dan rugi. Keempat pendekatan tersebut sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Referensi ₁Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik Jakarta Grasindo, 1992, h 132. ₂Ibid, h. 133-139. ₃Joko Budi Santoso, Modul Kewarganegaraan Solo Hayati, 2006, h 12. ⁴Surbakti, Memahami Ilmu Politik, ⁵Joko Budi Santoso, Modul Kewarganegaraan, Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem, tradisi, konvensi dan hukum tertentu yang sama. Kehidupan masyarakat pada umumnya tidak terlepas dari kondisi sosial. Kondisi sosial dapat dilihat dari cara berkomunikasi dan berinteraksi dalam masyarakat tersebut. Dimanapun dan kapanpun, manusia senantiasa selalu melakukan dan memerlukan kerja sama dengan orang lain. Manusia memerlukan lingkungan sosial yang serasi dan sejahtera untuk kelangsungan hidup. Lingkungan hidup yang serasi tidak hanya dibutuhkan oleh seseorang saja, tetapi juga oleh seluruh anggota masyarakat dalam lingkungan sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan secara pribadi maupun kebutuhan sosialnya. Dalyono 2005, h. 133 menjelaskan bahwa kondisi sosial adalah semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita. Hal ini berarti lingkungan sosial dapat berpengaruh ke segala aspek, misalnya pendidikan dan ekonomi. Kondisi sosial dapat mempengaruhi seseorang melalui dua cara yaitu langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu seperti dalam pergaulan sehari-hari baik dari keluarga, teman maupun dalam pekerjaan. Sedangkan secara tidak langsung yaitu melalui media massa baik cetak, audio maupun audio-visual. Kondisi sosial memiliki lima indikator, yaitu umur dan kelamin, pekerjaan, prestise, keluarga atau kelompok rumah tangga, dan keanggotaan dalam kelompok kemasyarakatan Basrowi & Juariyah, 2010. Semua masyarakat di dunia baik yang sederhana maupun kompleks, pola interaksi atau pergaulan hidup antara individu menunjukkan adanya perbedaan kedudukan dan derajat dalam membedakan status pada masyarakat yang kecil biasanya sangat sederhana, karena jumlah warganya yang relatif sedikit, tetapi yang dianggap tinggi statusnya juga tidak begitu banyak analisis sosial adalah salah satu metodologi yang digunakan dan dikembangkan untuk mengetahui dan mendalami realitas atau kondisi sosial. Hal ini berarti analisis sosial memiliki tujuan untuk mencari tahu atau mengumpulkan berbagai informasi terkait kondisi dan realitas dalam lingkugan sosial atau Di Indonesia, kondisi sosial yang menjadi perhatian utama khususnya pada masa pandemi COVID-19, yaitu kondisi sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi merupakan keadaan yang berhubungan dengan masyarakat yang ditinjau dari segi sosial dan ekonomi. Keadaan tersebut meliputi kebutuhan masyarakat dan cara pemenuhan kebutuhannya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan, masyarakat pastinya bekerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki agar hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk masyarakat atau pekerja yang berpendidikan tinggi, tidak jarang berpenghasilan atau berpendapatan tinggi. Namun, untuk masyarakat atau pekerja yang pendidikannya rendah, akan sulit untuk memperoleh pekerjaan yang berpenghasilan tinggi. Pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia memunculkan berbagai persoalan negatif dan mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, misalnya kehilangan pekerjaan dan bisnis-bisnis yang harus ditutup atau dihentikan, dan juga pendapatan yang semakin berkurang. Padahal kita tahu bahawasannya pada masa pandemi COVID-19 banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan mencari tahu mengenai hal ini, secara tidak langsung kita telah melakukan analisis sosial. Dimana kita mencari tahu kondisi sosial dari suatu daerah atau kelompok penjelasan diatas, ada beberapa manfaat melakukan analisis sosial Memperoleh Informasi Terkait Kondisi atau Situasi Suatu Lingkungan Sosial. 1 2 3 Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya Berdasarkan ilmu sosiologi, paradigma digunakan untuk analisis gejala keagamaan, fakta sosial, dan definisi sosial. Paradigma ini berfungsi menciptakan ketertiban yang menguntungkan semua pihak dalam masyarakat. Paradigma fakta sosial penting karena mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Contoh paradigma fakta sosial yaitu pengendara di jalan berhenti ketika lampu merah. Setelah lampu hijau pengendara bisa meneruskan perjalanan. Contoh paradigma sosial ini menjelaskan ketertiban yang harus ditaati individu. Berdasarkan buku Sosiologi Hukum, paradigma berfungsi sebagai pedoma seseorang dalam lingkungan. Paradigma bertujuan menjadikan pola pemikiran ketika terlibat dalam masyarakat. Menurut Wilardjo dan Liek 1990, paradigma adalah asumsi dasar dan dipercaya untuk menetapkan sudut pandang semua gejala yang ditelaah. Berikut penjelasan tentang paradigma fakta sosial. Paradigma Fakta Sosial Ilustrasi Masyarakat Multikultural Freepik Paradigma fakta sosial dikenalkan oleh Emile Durkheim 1858-1917. Berdasarkan buku Pengantar Sosiologi Hukum, paradigma fakta sosial adalah sesuatu yang berbeda dengan ide. Suatu objek penyelidikan dari seluruh ilmu pengetahuan. Paradigma fakta sosial membutuhkan data riil di luar pemikiran manusia. Fakta sosial harus diteliti di dunia nyata. Teori yang digunakan yaitu fungsionalisme struktural, konflik, sistem, dan sosiologi makro. Sedangkan metodologi penelitian yang dipakai paradigma fakta sosial adalah kuesioner dan interview. Paradigma fakta sosial membahas batasan manusia yang mau tidak mau harus menaati kehidupan bermasyarakat. Contohnya paradigma fakta sosial adalah mengikuti peraturan adat istiadat di lingkungan. Fakta sosial bentuknya beragam sehingga tanpa disadari mengikuti lingkungan tempat tinggal, sekolah, dan kerja. Contoh Paradigma Fakta Sosial Ilustrasi Seseorang di Anggota Kelompok Freepik Paradigma fakta sosial menjelaskan nilai dan norma yang sudah disepakati oleh kelompok dan individu. Seseorang menaati aturan yang berlaku untuk kehidupan. Berikut contoh paradigma fakta sosial. 1. Sekolah Di sekolah terdapat aturan yang mengikat untuk guru dan siswa. Kewajiban siswa adalah belajar, datang tepat waktu, mengikuti pembelajaran dengan tertib. Kewajiban guru mengajar dan membimbing siswa sampai lulus. 2. Tempat Kerja karyawan perusahaan terikat aturan yang termasuk fakta sosial. Contohnya jam kerja pukul 8 pagi dan pulang jam 4 sore. Jadwal libur kerja adalah hari Sabtu dan Minggu. Karyawan berhak mendapatkan uang lembur dan pengajuan cuti. 3. Keagamaan Masyarakat berkewajiban mengikuti kegiatan keagamaan. Contohnya beribadah di masjid, gereja, pura, dan lainnya. Masyarakat memiliki aturan mengikat untuk mengikuti kegiatan ibadah yang diselenggarakan kelompok agama masing-masing. 4. Kesehatan Wabah virus Covid-19 mengubah kehidupan masyarakat. Pemerintah memberi instruksi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menggunakan masker. Masyarakat harus menaati aturan untuk antisipasi penularan Covid-19. Pengertian Perilaku Politik, Ruang Lingkup, Dan Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Politik Silahkan Bagikan Tulisan-Artikel ini di 924 PM Perilaku politik dapat diartikan sebagai semua perilaku manusia baik sebagai individu maupun masyarakat yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan, konflik, kebaikan bersama, serta kekuasaan. Atau dengan kata lain, perilaku politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan memberikan pengaruh terhadap pengambilan suatu kebijakan untuk tujuan tertentu. Pengertian Perilaku Politik Menurut Para Ahli. Pada hakekatnya perilaku politik merupakan kegiatan masyarakat dalam proses meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, serta mengembangkan kekuasaan. Menurut pendapat beberapa ahli, yang dimaksud dengan perilaku politik adalah sebagai berikut Ramlan Surbakti, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku politik adalah suatu kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Soedjatmoko, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku politik adalah suatu tindakan manusia dalam menghadapi situasi politik tertentu. Sudijono Sastroatmojo, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku politik adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam perilaku politik yang bertindak sebagai pelaku atau subyek perilaku politik adalah masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai subyek politik berfungsi untuk menjalankan fungsi-fungsi politik melalui infrastruktur politik. Sedangkan pemerintah sebagai subyek politik berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan melalui suprastruktur politik. Yang termasuk dalam perilaku politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antara lembaga-lembaga dan antar kelompok serta individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik. Oleh karena itu, perilaku politik akan selalu berkaitan dengan tujuan suatu masyarakat. kebijakan untuk mencapai suatu tujuan. sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut. Ruang Lingkup Perilaku Politik. Terdapat tiga unit analisis yang dapat digunakan dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik, yaitu individu sebagai aktor politik, adalah tipe aktor politik yang lebih memiliki pengaruh dalam proses politik, seperti pemimpin politik dan pemerintahan, aktivis politik, dan individu sebagai warga negara biasa. agregasi politik, adalah kelompok individu yang tergabung dalam suatu organisasi, seperti birokasi, partai politik, dan lembaga-lembaga pemerintahan. tipologi kepribadian politik, adalah tipe-tipe kepribadian pemimpin, seperti pemimpin yang otoriter, machiavelian, dan demokrat. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Politik. Menurut Ramlan Surbakti, dari kombinasi tiga unit analisis tersebut di atas ruang lingkup perilaku politik, akan menghasilkan suatu model yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu sebagai aktor politik, yaitu lingkungan sosial politik tidak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa. lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. lingkungan sosial politik tidak langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung, ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, serta ancaman dalam segala bentuknya. Teori Dalam Perilaku Politik. Terdapat beberapa teori dalam mempelajari perilaku politik, baik individu maupun kelompok, diantaranya adalah 1. Teori Perilaku Defensif. Teori perilaku defensif menjelaskan di mana perilaku individu atau kelompok bersifat reaktif atau protektif untuk menghindari tindakan penyalahgunaan atau perubahan, yaitu berupa menghindari tindakan, misalnya dengan penyesuaian secara berlebihan, mengulur-ulur waktu, dan bersifat menipu. menghindari penyalahan, misalnya dengan mencari kambing hitam, sering salah menyatakan, dan bermain aman. menghindari perubahan, misalnya mencari perlindungan diri, melakukan pencegahan, berperilaku defensif, dan pengaturan kesan. 2. Teori Management. Teori management menjelaskan suatu proses yang ditempuh oleh individu dalam upaya mengendalikan kesan orang lain mengenai dirinya. Misalnya dengan mengubah perilaku sesuai norma atau konformitas, mempertahankan gagasan atas pembelaan atau apologi, merakyat, dan menyenangkan orang lain. Sumber perilaku politik yang paling utama adalah budaya politik, yaitu kesepakatan antara pelaku politik tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kesepakatan tersebut tidak selalu bersifat terbuka, dalam arti tidak setiap kesepakatan dalam budaya politik ditegaskan secara jelas. Ada juga budaya politik yang sifatnya tertutup tetapi tetap dipahami oleh kelompok penjelasan berkaitan dengan pegertian perilaku politik, ruang lingkup, dan faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Semoga bermanfaat.

lingkungan sosial tidak langsung yang mempengaruhi politik individu adalah